Sultan Nuku: Pejuang Kemerdekaan Maluku Utara

SOFIFI, LELEMUKU.COM - Sultan Nuku Muhammad Amiruddin, yang memerintah Kesultanan Tidore pada akhir abad ke-18, dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap VOC dan simbol perjuangan kemerdekaan di wilayah Maluku Utara. Dengan gelar resmi “Sri Paduka Maha Sultan Saidul Jehad el Ma’bus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan”, ia berhasil menyatukan berbagai suku dan pulau dalam upaya membebaskan tanah air dari cengkeraman penjajah.

Pada masa lalu, Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan rempah di bagian timur Nusantara. Kedekatan geografis dengan jalur VOC menjadikan wilayah ini sasaran utama kebijakan kolonial Belanda yang berusaha mengendalikan produksi cengkeh dan pala. Sejak lama, tradisi kepemimpinan Tidore berlandaskan pada garis keturunan silsilah, namun intervensi Belanda seringkali memutus rantai legitimasi tersebut.

Sultan Nuku lahir pada tahun 1738 dengan nama kecil Kaicil Syaifuddin, putra kedua Sultan Jamaluddin. Ketika ayahnya ditangkap dan diasingkan ke Batavia pada tahun 1779, Nuku berada pada posisi yang rawan dipilih oleh Belanda sebagai penguasa yang dapat dikendalikan. Penunjukan Kaicil Gay Jira oleh VOC menimbulkan ketegangan, karena menurut tradisi Tidore, Nuku berhak atas takhta. Penolakan ini menjadi titik tolak perlawanan berskala luas.

Perlawanan Nuku dimulai dengan pembentukan armada kora‑kora di sekitar Pulau Seram dan Irian Jaya pada tahun 1781. Ia mendirikan basis pertahanan di Seram Timur, membangun benteng‑benteng pantai, menabur ranjau laut, dan melengkapi armada dengan meriam tempur. Strategi mobilitas tinggi memungkinkan pasukannya berpindah dari satu perairan ke perairan lain, menantang dominasi VOC yang mengandalkan kontrol pelabuhan tetap.

Hubungan diplomatik dengan Inggris menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Nuku. Pada akhir 1780‑an, Sultan Nuku menjalin aliansi timbal balik dengan Angkatan Laut Inggris, yang menyediakan persenjataan dan pelatihan. Dengan dukungan tersebut, pasukannya mampu melancarkan serangan gabungan darat‑laut, memanfaatkan taktik devide et impera yang sebelumnya dipakai oleh Belanda untuk memecah belah kerajaan‑kerajaan lokal.

Keberhasilan militer Nuku mencapai puncaknya pada tahun 1796 ketika pasukannya merebut Pulau Banda, pusat perdagangan rempah yang strategis. Setahun kemudian, ia berhasil menguasai kembali kota Tidore, memaksa Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Penaklukan Ternate pada tahun 1801 menandai berakhirnya dominasi VOC di tiga kerajaan utama Maluku Utara, sekaligus menegaskan otoritas Nuku sebagai pemimpin yang sah.

Pengakuan resmi atas jasa‑jasanya datang pada tahun 1995, ketika Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Sultan Nuku sebagai Pahlawan Nasional. Penghargaan ini menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya terjadi di Jawa atau Sumatera, melainkan juga di timur Nusantara, di mana kerajaan‑kerajaan seperti Tidore memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Hingga kini, nama Sultan Nuku terus hidup dalam kurikulum sejarah, museum, dan upacara peringatan di Maluku Utara. Sekolah‑sekolah di wilayah tersebut menamai gedung dan lapangan olahraga dengan namanya, sementara festival budaya menampilkan reenactment pertempuran laut yang menonjolkan taktik kora‑kora. Dengan demikian, generasi muda di timur Indonesia dapat memahami bahwa semangat kemerdekaan berakar kuat sejak abad ke‑18.

Perspektif masa kini menekankan bahwa nilai‑nilai kepemimpinan Nuku—kemandirian, persatuan lintas pulau, dan kemampuan bernegosiasi dengan kekuatan asing—masih relevan dalam menghadapi tantangan global. Seiring Indonesia terus memperkuat posisi maritimnya, contoh Sultan Nuku menjadi inspirasi bagi kebijakan pertahanan dan diplomasi yang mengedepankan kedaulatan wilayah timur. (Evu)