Fraksi Golkar Dan PDIP DPRK Nduga Tolak Laporan Ismail Asso Terhadap Gubernur Papua Pegunungan

KENYAM, LELEMUKU.COM – Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga menyatakan sikap tegas menolak langkah Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Asso, yang melaporkan Gubernur Papua Pegunungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Minggu (9/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga, Nikolaus Heluka. Fraksi menilai setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu melalui mekanisme kelembagaan yang ada.

Menurut fraksi gabungan tersebut, koordinasi, diskusi, dan konsultasi dengan pemerintah daerah sangat penting dilakukan jika menemukan masalah pemerintahan atau keuangan daerah. Langkah ini diperlukan agar setiap persoalan dapat diklarifikasi dan diuji berdasarkan data sebelum disampaikan kepada penegak hukum.

Fraksi gabungan juga mempertanyakan dasar informasi yang digunakan oleh Ismail Asso dalam laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menduga laporan tersebut menggunakan data yang tidak benar dan menilai ada kepentingan pribadi di balik laporan itu, yang dikaitkan dengan informasi pemblokiran hak keuangan yang bersangkutan.

Tindakan Ismail Asso juga dinilai berpotensi mencoreng nama baik lembaga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan jika laporan tersebut mengatasnamakan lembaga tanpa adanya keputusan resmi. Fraksi meminta semua pihak membedakan antara sikap pribadi seorang anggota dengan sikap resmi lembaga yang diwakilinya.

"Kami menilai setiap persoalan harus dikaji berdasarkan data dan fakta. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan perlu dikedepankan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," ujar Nikolaus Heluka.

Fraksi gabungan mengimbau masyarakat Papua Pegunungan agar tidak mudah terprovokasi oleh tuduhan yang belum teruji, serta meminta penegak hukum memeriksa laporan secara objektif. "Kami meminta seluruh pihak, masyarakat Papua Pegunungan dan aparat penegak hukum meneliti fakta di lapangan secara teliti dan objektif. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti," kata Nikolaus Heluka.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Ismail Asso mengenai pernyataan sikap dari Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga tersebut. (Olemah)