Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk Mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Terkait Penggunaan Dana Otonomi Khusus di Merauke

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memperhatikan waktu penggunaan anggaran agar tidak terjadi sisa anggaran atau silva dana otonomi khusus pada Rabu (15/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti serta para pejabat di lingkup pemerintah provinsi dan forum koordinasi pimpinan daerah di Kantor Gubernur Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Menurut Ribka Haluk, Provinsi Papua Selatan telah mendapatkan dukungan penuh dari dana otonomi khusus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa jika terdapat silva dana otonomi khusus yang kemudian mendapatkan potongan, maka Penjabat Gubernur Apolo Safanpo akan mengalami kesulitan dalam membantu masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu pengelola dana tersebut untuk memberikan perhatian serius.

Ribka Haluk juga berjanji akan kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut untuk saling menguatkan karena pemerintahan merupakan sebuah mesin birokrasi. Selain birokrasi, ia menilai sektor swasta juga harus tetap hidup untuk menopang daerah apabila birokrasi mengalami kendala atau terjadi kelemahan fiskal.

"Tolong perhatikan waktu penggunaan anggaran, jangan sampai ada silva dana otonomi khusus," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

"Nah terpenting adalah bagimana cara kita menggerakkan ini, apalagi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan sudah jauh dari kota," kata Ribka Haluk.

Ia menambahkan bahwa seluruh pihak perlu duduk bersama untuk membicarakan potensi daerah yang dapat ditingkatkan guna menghasilkan pendapatan asli daerah. "Kami akan datang untuk bertemu dengan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait hal ini," ucap Ribka Haluk. (Berita)