Enam Provinsi di Tanah Papua Deklarasikan Komitmen Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Jayapura

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Enam pemerintah provinsi di wilayah Tanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama dalam mencegah korupsi pengelolaan Dana Otonomi Khusus atau Otsus pada Kamis (16/7/2026). Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam forum Koordinasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Otsus Tahun 2026 yang berlangsung di Lantai sembilan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kota Jayapura.

Kegiatan yang mengusung tema Deklarasi Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua Tahun 2026 ini dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan Dana Otsus agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah beserta jajaran pemerintah provinsi membahas berbagai strategi untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus yang menjadi instrumen utama percepatan pembangunan. Pembahasan difokuskan pada peningkatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran, optimalisasi koordinasi lintas provinsi, serta pengembangan mekanisme evaluasi agar setiap program berjalan tepat sasaran.

Sinergi antardaerah dinilai menjadi kunci penting bagi enam provinsi tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Tanah Papua. Melalui kolaborasi yang erat, pemerintah daerah diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, memperkuat pengawasan internal, dan menyusun langkah strategis demi meningkatkan efektivitas program pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus.

Dana Otsus sendiri dialokasikan untuk mempercepat pembangunan pada sejumlah sektor prioritas, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh peserta forum menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang turut hadir dalam forum tersebut menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh seluruh langkah strategis pencegahan korupsi. Keikutsertaan ini menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat sistem pengawasan serta memastikan pengelolaan Dana Otsus senantiasa mengutamakan transparansi dan kepentingan masyarakat.

Melalui koordinasi ini, diharapkan lahir berbagai kebijakan dan inovasi baru yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua. (Olemah)