Soroti Masalah Sistemik, Presiden Prabowo Desak Perubahan Mendasar Tata Kelola Ekonomi Nasional

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Di hadapan majelis terhormat, Kepala Negara menyoroti kontradiksi antara besarnya potensi kekayaan alam Indonesia dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang dinilai belum optimal.

Presiden Prabowo menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk bertransformasi menjadi bangsa yang maju dan makmur. Kekuatan utama tersebut bersumber dari posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan global, kelimpahan sumber daya alam, serta sokongan bonus demografi di tengah dinamika dunia.

"Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Tegakkan Kedaulatan Maritim dan Amankan Devisa Komoditas

Di sisi lain, Kepala Negara memberikan perhatian serius terhadap urgensi menjaga kedaulatan wilayah, khususnya di sektor maritim. Presiden menyentil masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh pihak asing yang merugikan negara dalam skala besar. Tiap malam, puluhan ribu kapal berbendera asing dilaporkan mengambil kekayaan laut Indonesia secara ilegal, sehingga ketegasan penegakan hukum di wilayah perairan sendiri mutlak harus ditingkatkan.

Dalam pidatonya, Presiden juga memaparkan kontribusi masif dari sejumlah komoditas strategis nasional terhadap devisa negara sepanjang tahun 2025. Saat ini, Indonesia kokoh sebagai eksportir terbesar dunia untuk minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara, serta memimpin pasar ekspor ferro alloys (paduan besi).

"Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan Rp391 triliun pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara Rp510 triliun pada tahun 2025,” urai Presiden Prabowo.

Otorefleksi Rasio Pajak dan Ironi Penyusutan Kelas Menengah

Meski ditopang angka ekspor yang fantastis, Presiden Prabowo menyayangkan kapasitas fiskal Indonesia yang dinilai masih tertinggal jauh. Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika disandingkan dengan negara-negara anggota G20 maupun negara tetangga menjadi catatan kritis yang harus dievaluasi. Pemerintah dituntut berani melakukan introspeksi mendalam mengapa pengelolaan ekonomi dalam negeri belum mampu menyamai pendapatan negara-negara seperti Filipina dan Meksiko.

Lebih lanjut, Kepala Negara melempar pertanyaan krusial mengenai anomali struktur ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun di saat yang sama porsi kelas menengah justru merosot dan angka kemiskinan merangkak naik.

“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” sentil Presiden.

Berantas Kebocoran dan Rebut Kedaulatan Harga

Presiden Prabowo menilai fenomena tersebut menjadi indikator nyata adanya persoalan sistemik yang mengakar dalam manajemen ekonomi makro. Praktik-praktik ilegal seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga aksi penyelundupan yang telah berlangsung puluhan tahun ditengarai menjadi dalang utama menguapnya kekayaan nasional ke luar negeri.

Presiden menegaskan, perbaikan total pada kinerja lembaga-lembaga pemerintah harus segera dilakukan secara transparan. Institusi negara harus berani bersikap jujur dan objektif dalam melihat kekurangan demi melakukan langkah pembenahan.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo mendeklarasikan bahwa Indonesia harus merebut kedaulatan penuh dalam penentuan harga komoditas strategisnya di pasar internasional. Indonesia tidak boleh lagi mendiktekan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya kepada negara lain. Sebagai salah satu produsen terbesar dunia, Indonesia harus memiliki daya tawar tinggi untuk menentukan nilai jual produknya sendiri demi kemakmuran rakyat. (Elo)