Melianus Kambu Dorong Sinergi Disperindag Tekan Biaya Logistik di Papua Pegunungan

WAMENA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) se-Provinsi Papua Pegunungan guna merespons dinamika harga kebutuhan pokok di wilayah Lapago, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Disperindag dari delapan kabupaten serta unsur pemerintah provinsi setempat.

Plt. Kepala Disperindag Papua Pegunungan Melianus Kambu menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan momentum krusial untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat di pegunungan.

Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah tingginya biaya logistik akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat (Avtur). Kondisi geografis yang sangat bergantung pada transportasi udara menjadikan biaya angkut sebagai penentu utama harga barang.

Melianus Kambu menjelaskan bahwa pemerintah perlu mencari solusi bersama dalam mengoptimalkan jalur distribusi guna memitigasi lonjakan harga eceran di pasar yang kerap membebani masyarakat.

"Transportasi udara masih menjadi tulang punggung distribusi barang di wilayah kita. Kenaikan harga avtur berdampak langsung pada biaya logistik yang kemudian berimbas pada harga eceran di pasar," ujar Melianus Kambu.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong penguatan sistem pemantauan harga yang terintegrasi di tingkat kabupaten untuk mendeteksi dini gejolak harga serta mencegah praktik penimbunan barang oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Dinas terkait di kabupaten juga diwajibkan melakukan pendataan menyeluruh terhadap gudang distributor agar rantai pasok dapat diawasi secara akuntabel dan transparan hingga ke tangan konsumen.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Manogar Sirait menambahkan bahwa penanganan inflasi daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi melalui langkah-langkah yang nyata di lapangan.

Rakor ini diharapkan mampu melahirkan skema subsidi angkut atau regulasi lokal yang efektif menekan disparitas harga antarwilayah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.

"Disperindag memiliki posisi vital sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah guna menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat," pungkas Melianus Kambu. (Evu)