Komite Publisher Rights dan Insan Pers Papua Peringati WPFD 2026

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas bersama komunitas pers di Papua akan menggelar peringatan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jayapura, Papua, pada 4–5 Mei 2026. Peringatan ini menjadi momentum global untuk menegaskan pentingnya kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta keberlangsungan media independen dalam kehidupan demokrasi.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, di Jayapura, Minggu (3/5/2026), mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis. “Dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis,” ujar Suprapto.

Oleh karena itu, WPFD 2026 di Indonesia mengangkat tema “Pers Berkualitas Untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil”. Tema ini menegaskan bahwa masa depan dunia, tidak terkecuali Papua, hanya dapat dicapai jika pers menghasilkan karya berkualitas, dengan jaminan untuk bekerja secara bebas dan berkelanjutan. Peringatan tersebut merupakan refleksi global untuk menegaskan kembali peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, khususnya di tengah tantangan yang dihadapi industri media saat ini.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menambahkan bahwa peringatan WPFD 2026 di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers bukan hanya isu perkotaan atau pusat pemerintahan, tetapi merupakan hak fundamental seluruh warga negara di setiap wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua. “Papua menjadi bagian penting dalam peringatan ini, karena kebebasan pers harus dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua,” jelas Sasmito.

Papua merupakan wilayah dengan tantangan sosial dan keamanan yang relatif lebih kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perlindungan jurnalis. “Papua membutuhkan perhatian khusus dalam perlindungan jurnalis dan jaminan ruang kerja media yang aman,” ujar Sasmito. Peringatan WPFD Indonesia menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komitmen keselamatan kerja jurnalis, mendorong standar perlindungan pers nasional, serta memastikan ruang kerja media yang aman dan bebas intimidasi.

Sejumlah kegiatan akan digelar dalam perayaan WPFD 2026 di Jayapura, antara lain seminar nasional tentang kebebasan dan keberlanjutan pers, forum berbagi pengalaman antarperusahaan pers dalam bekerja sama dengan platform digital, stakeholder meeting, serta pelatihan peningkatan kapasitas jurnalis dan perusahaan media. “Kegiatan-kegiatan yang kita gelar dalam rangkaian WPFD 2026 ini sejalan dengan mandat Komite Publisher Rights sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2025,” ujar Sasmito.

Peringatan WPFD 2026 di Papua melibatkan komunitas pers setempat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan pers di tingkat nasional. Perayaan dua hari tersebut tidak hanya menjadi ruang refleksi, tetapi juga ajang konsolidasi untuk menjaga ekosistem media yang independen dan berkelanjutan. Rangkaian acara akan ditutup dengan “Deklarasi Jayapura”, yang berisi komitmen bersama tentang keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia. (Joe)