Elai Giban Wakili Gubernur Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi DPR Papua Pegunungan

WAMENA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Papua Pegunungan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Wamena, Rabu (29/04/2026).

Sidang Paripurna yang berlangsung di Grand Baliem Hotel tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Elai Giban yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.

Hadir dalam persidangan tersebut Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, jajaran pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat.

Dalam responnya terhadap pandangan Fraksi NasDem, Demokrat, PKS, dan PDI Perjuangan, pemerintah menyatakan bahwa setiap kritik dan saran dari legislatif merupakan masukan penting bagi perbaikan kinerja eksekutif ke depan.

Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi sistem validasi data pembangunan agar program kerja yang dicanangkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten cakupan Provinsi Papua Pegunungan.

Guna meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah tengah menyusun langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem penerimaan dan optimalisasi aset daerah agar lebih produktif.

Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama sebagai urat nadi konektivitas wilayah yang diharapkan mampu menurunkan biaya logistik di wilayah pegunungan serta menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah juga memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap terjaga sesuai amanat undang-undang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

"Pembangunan infrastruktur tetap kami arahkan pada proyek strategis yang berdampak langsung pada pembukaan akses wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi," ujar Elai Giban saat membacakan sambutan Gubernur. (Evu)