Polda Jatim Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto membuka Seminar Nasional bertema Membangun Kesadaran dan Aksi Nyata Menghapus Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akibat penyalahgunaan kekuasaan. Nanang Avianto menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan panggung penting bagi gerakan kemanusiaan nasional dalam melindungi kelompok rentan.

Menurutnya, isu kekerasan seksual saat ini telah menjadi indikator kemajuan peradaban suatu bangsa di mata dunia. Institusi keamanan dituntut untuk tidak hanya sigap menindak pelaku, tetapi juga mampu memahami trauma korban serta kompleksitas relasi kuasa yang sering kali membungkam mereka.

"Dunia saat ini menuntut institusi keamanan untuk tidak hanya mahir dalam pengejaran fisik pelaku kejahatan, tetapi juga cerdas dan empatik dalam memahami trauma korban," ujar Nanang Avianto dalam sambutannya.

Hingga April 2026, Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Jatim telah menangani 97 laporan polisi. Sebanyak 67 laporan diterima sepanjang 2026 dan 27 perkara telah berhasil diselesaikan hingga tuntas.

Nanang Avianto menekankan bahwa angka tersebut menggambarkan perjuangan menyelamatkan martabat korban. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan untuk menindas orang lain.

"Di balik setiap angka itu ada nyawa, ada martabat, dan ada masa depan yang sedang kita perjuangkan," tegasnya.

Polda Jatim kini menjalankan dua inovasi utama, yakni sistem penanganan terpadu bersama instansi terkait seperti DP3AK dan Dinas Sosial, serta inovasi preventif melalui penyusunan modul khusus bagi guru untuk mendeteksi dini perundungan dan kekerasan di sekolah.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi hingga komunitas sosial, untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman bagi kelompok paling lemah sekalipun. (Roe)