Mathius Fakhiri Dukung Penuh Perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 5 Mei 2026 di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dukungan tersebut disampaikan Fakhiri secara langsung di Jayapura, Rabu (8/4/2026), sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong peran pers sebagai pilar penting pembangunan daerah serta sarana penyebaran informasi yang edukatif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi fasilitas maupun koordinasi lintas sektor demi suksesnya kegiatan tersebut," tegas Fakhiri.

Kota Jayapura disebut sebagai tuan rumah peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di tingkat nasional Indonesia. Adapun konferensi utama tingkat global yang diselenggarakan UNESCO berlangsung di Pusat Konferensi Internasional Mulungushi, Kota Lusaka di negara Zambia, pada tanggal yang sama, dengan tema besar "Shaping a Future at Peace: Promoting Press Freedom for Human Rights, Development, and Security" atau "Membentuk Masa Depan yang Damai: Mempromosikan Kebebasan Pers untuk Hak Asasi Manusia, Pembangunan, dan Keamanan."

Fakhiri menilai penyelenggaraan kegiatan bertaraf nasional ini di Papua merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi daerah kepada publik nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers.

"Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat," tambahnya.

Tema global WPFD 2026 hadir di tengah kondisi kebebasan pers dunia yang kian mengkhawatirkan. Laporan dari UNESCO mencatat penurunan kebebasan berekspresi global sekitar 10 persen sejak 2012, menjadi kemerosotan paling tajam sejak periode tersebut. 

Laporan itu juga mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, jumlah rezim non-demokratis melampaui jumlah negara demokrasi, dengan 72 persen populasi dunia kini hidup di bawah pemerintahan non-demokratis, tertinggi sejak 1978.

Ancaman terhadap jurnalis pun semakin nyata. Data UNESCO menyebutkan 310 jurnalis tewas dalam 3,5 tahun terakhir, sementara 361 jurnalis dipenjara sepanjang 2024, mendekati rekor tertinggi. 

Sebanyak 85 persen kasus kematian jurnalis pada 2024 masih belum terselesaikan secara hukum. 

Jurnalis perempuan turut menjadi kelompok yang paling rentan, dengan 73 persen melaporkan mengalami serangan digital dan 41 persen mengalami pelecehan baik secara verbal maupun fisik, namun hanya satu dari lima yang melaporkan kasusnya.

Laporan UNESCO itu juga menyoroti meningkatnya sensor mandiri di kalangan jurnalis sebesar 63 persen sejak 2012, serta upaya pemerintah di berbagai negara untuk mengontrol dan membatasi media yang meningkat 48 persen dalam 12 tahun terakhir. 

Hukum pencemaran nama baik yang bersifat pidana masih berlaku di 160 negara, dan dominasi perusahaan teknologi besar seperti Meta, Amazon, dan Alphabet yang menguasai lebih dari 50 persen belanja iklan digital global semakin menekan kelangsungan hidup media independen.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kota Jayapura dipilih sebagai lokasi peringatan nasional WPFD 2026, sebuah pengakuan atas pentingnya peran Papua dalam peta komunikasi dan informasi Indonesia.

Ketua Panitia Pelaksana Jean Bisay menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua, khususnya kepada Gubernur Fakhiri, atas dukungan yang diberikan. 

Ia menilai komitmen pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menyukseskan pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026 di Papua.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Bapak Gubernur. Ini menjadi energi besar bagi panitia dalam mempersiapkan kegiatan yang berkualitas," ujar Bisay.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah di Provinsi Papua, termasuk para mahasiswa dan insan pers dari beragam platform media.

"Peserta dari berbagai daerah di Papua akan terlibat, termasuk mahasiswa dan insan pers," kata Bisay.

Laporan UNESCO juga mencatat sejumlah perkembangan positif yang relevan dengan semangat WPFD 2026. Sekitar 1,5 miliar orang mendapatkan akses ke media sosial dan platform pesan antara 2020 hingga 2025, memperluas ruang partisipasi publik dalam ekosistem informasi. 

Jurnalisme investigasi lintas batas juga mengalami lonjakan signifikan, bersamaan dengan meningkatnya jumlah pelanggan berbayar berita daring dan semakin luasnya pengakuan terhadap media komunitas, di mana 96 dari 194 negara atau sekitar 49 persen kini telah memberikan pengakuan hukum terhadap media komunitas. 

Ia berharap kehadiran peserta yang beragam tersebut dapat memperkaya diskusi, memperkuat jaringan kolaborasi, serta membuka ruang dialog yang lebih luas antara media, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Kehadiran para insan pers dari berbagai media diharapkan dapat memperkaya diskusi serta memperkuat jaringan kerja sama antar media, dengan pemerintah dan otoritas terkait," jelasnya.

Selain keterlibatan insan pers daerah, acara tersebut juga direncanakan dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria, yang dijadwalkan memberikan pandangan terkait perkembangan dunia pers dan tantangan transformasi digital di Indonesia.

"Forum ini akan membahas perkembangan dunia pers, termasuk tantangan transformasi digital di Indonesia," ucap Bisay.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pejabat pusat tersebut menjadi indikator pentingnya peran Papua dalam agenda nasional, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi.(Albert)