Kapolda Papua Bahas Penguatan Kuota Afirmasi OAP dalam Rekrutmen Polri 2026

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, menggelar audiensi bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua guna membahas evaluasi dan penguatan kuota afirmasi penerimaan calon anggota Polri bagi Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Lobby Lantai 2 Mapolda Papua, Koya Koso, Jumat (24/4/2026).

Audiensi tersebut dihadiri jajaran MRP, di antaranya Ketua Pansus Afirmasi Yoel Mulait, Wakil Ketua Raimond May, serta Sekretaris Orpa Nari, bersama Karo SDM Polda Papua Kombes Pol. Hengky Pramudya dan pejabat utama Polda Papua.

Dalam pertemuan itu, MRP menekankan pentingnya kebijakan afirmasi sebagai bentuk keberpihakan kepada generasi muda Papua agar mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses rekrutmen Polri. MRP juga mendorong peningkatan kuota afirmasi serta perlindungan terhadap cita-cita anak-anak OAP.

Kapolda Papua menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, dengan tetap mengacu pada standar yang berlaku, termasuk nilai ambang batas psikologi minimal 61.

“Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak ada praktik titipan, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan,” ujar Kapolda.

Ia mengungkapkan, jumlah pendaftar calon anggota Polri di Papua mencapai lebih dari 4.000 orang, sementara kuota yang tersedia sekitar 300 orang. Tingginya animo tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas seleksi sekaligus mengakomodasi kebijakan afirmasi.

Sebagai bentuk keberpihakan, Polri menerapkan sejumlah kebijakan afirmatif, seperti relaksasi persyaratan fisik bagi OAP, termasuk penyesuaian tinggi badan minimal dari 163 sentimeter menjadi 160 sentimeter. Selain itu, ditargetkan komposisi kelulusan sebesar 70 persen OAP dan 30 persen non-OAP.

Kapolda menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi Mabes Polri untuk memberikan ruang lebih luas bagi putra daerah tanpa mengabaikan standar kompetensi.

“Pemerataan distribusi personel sangat penting, khususnya di wilayah pedalaman yang masih minim keterwakilan anggota, guna meningkatkan pelayanan kepolisian secara merata,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk turut mendukung program afirmasi melalui penyediaan anggaran pendidikan bagi calon peserta sejak tahap awal hingga pelantikan.

“Sinergi antara Polri, MRP, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Di sisi lain, MRP menyatakan komitmennya untuk mendukung program afirmasi, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat guna menghilangkan stigma negatif terkait praktik titip-menitip dalam rekrutmen.

MRP juga mengusulkan kejelasan distribusi kuota serta pengaktifan kembali program Polisi Noken sebagai salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Untuk memastikan integritas, seluruh tahapan seleksi akan diawasi secara ketat melalui tim supervisi serta dilengkapi mekanisme validasi status OAP.

Melalui audiensi ini, diharapkan proses rekrutmen anggota Polri Tahun 2026 dapat berjalan transparan, berkeadilan, serta membuka peluang lebih besar bagi putra-putri asli Papua untuk mengabdi di institusi Polri. (Roe)