Ini Alasan Mahasiswa Papua Turun ke Jalan, Darurat Militer dan Kemanusiaan [PENTING]

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Jayapura pada Senin (27/4/2026). Mereka mengusung tema besar "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan" sebagai bentuk keprihatinan atas serangkaian insiden berdarah yang terjadi di berbagai wilayah Papua dalam dua bulan terakhir.

Dalam seruan aksi yang beredar luas, para mahasiswa menyebut sedikitnya sebelas peristiwa pelanggaran HAM yang memicu gelombang protes mereka. Mulai dari penangkapan sembilan orang di Sorong pada 9 Maret 2026, tragedi Dogiyai berdarah pada 31 Maret hingga 2 April 2026 yang menurut data Komnas HAM menewaskan lima warga sipil, termasuk seorang perempuan lanjut usia lumpuh dan anak laki-laki berusia 12 tahun, serta penembakan di Puncak Papua yang diklaim kelompok mahasiswa menewaskan sebelas orang termasuk anak-anak usia empat hingga tujuh tahun.

Selain itu, mereka juga menyoroti penangkapan tanpa henti terhadap masyarakat sipil di Yahukimo, termasuk peristiwa penembakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Lems Yohame pada 21 April 2026. Menurut informasi yang dihimpun, korban merupakan ASN aktif di Dinas Perumahan Kabupaten Yahukimo yang tewas ditembak saat sedang mengakses jaringan Wi-Fi di pinggir jalan.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Bupati Didimus Yahuli telah mengklarifikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan kriminal murni dan tidak berkaitan dengan agenda politik mana pun, termasuk kunjungan Wakil Presiden ke Yahukimo pada hari yang sama. Bupati juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh spekulasi di media sosial.

Dari sejumlah insiden yang dikeluhkan, kasus Dogiyai menjadi sorotan paling tajam. Komnas HAM mencatat bahwa lima warga sipil tewas akibat luka tembak dalam kericuhan yang dipicu oleh penemuan jenazah seorang anggota polisi. Dua di antaranya adalah perempuan lumpuh berusia 70-an tahun dan anak laki-laki berusia 12 tahun yang ditembak di bagian perut. Sementara itu, Polda Papua Tengah menyatakan foto jenazah anak tersebut sebagai hoaks, namun para saksi yang berbicara kepada BBC mengungkap fakta sebaliknya. Kapolda Papua Tengah kemudian berjanji untuk menginvestigasi kericuhan dan penembakan terhadap warga sipil tersebut.

Untuk insiden di Kabupaten Puncak, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai telah mendesak TNI memberikan klarifikasi terkait laporan tewasnya sejumlah warga sipil, termasuk anak-anak. TNI sendiri membantah melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian warga sipil di wilayah tersebut, dan menyatakan bahwa operasi militer hanya menyasar kelompok kriminal bersenjata.

Aksi SOMAP ini rencananya akan dipusatkan di Kantor DPRP, namun sebelum mencapai lokasi, massa dihadang aparat di kawasan Zipur, Waena. Negosiasi antara demonstran dan kepolisian tidak mencapai titik temu, yang kemudian berujung pada kericuhan dan pembubaran paksa menggunakan gas air mata.

Tidak hanya di Jayapura, aksi damai serentak juga berlangsung di berbagai kota besar lainnya, termasuk Wamena, Jakarta, hingga Bali. Koalisi pemuda dan mahasiswa menuntut dialog dengan pemerintah pusat serta evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Tanah Papua.

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenan dan tidak mudah terprovokasi. Pemerintah Kota Jayapura juga meliburkan seluruh aktivitas sekolah sebagai langkah antisipasi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari otoritas terkait mengenai jumlah korban maupun tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa.

Proses penyelidikan atas insiden Dogiyai dan Puncak Jaya masih terus berlangsung, sementara masyarakat sipil kembali menjadi korban di tengah dinamika keamanan yang belum sepenuhnya kondusif di Bumi Cenderawasih.(Evu)