Forkopimda Nabire Tolak Long March Front Rakyat Bergerak, Dukung Polisi Jaga Kamtibmas

NABIRE, LELEMUKU.COM – Forkopimda Kabupaten Nabire bersama elemen masyarakat menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Nabire, Senin (6/4/2026) siang, untuk mengantisipasi rencana aksi Front Rakyat Bergerak yang akan digelar Selasa (7/4/2026).

Rakor menghasilkan empat poin pernyataan sikap bersama. Pertama, menolak dengan tegas segala bentuk aksi yang bertujuan melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire. Kedua, menolak dengan tegas aksi long march yang dilakukan oleh kelompok Front Rakyat Bergerak karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Ketiga, Forkopimda Kabupaten Nabire, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh akademisi, dan tokoh masyarakat mendukung penuh pihak kepolisian serta menolak setiap bentuk kekerasan yang bersifat anarkis, merugikan materiil maupun jiwa, termasuk aksi pembakaran, pelemparan, dan pengrusakan di wilayah Kota Nabire.

Keempat, surat pernyataan ini dibuat secara bersama-sama tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.

Rakor diikuti Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, Dandim 1705/Nabire Letkol ARH Dwi Palwanto, serta berbagai tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menyampaikan bahwa aksi tersebut diduga melibatkan KNPB dengan lima titik kumpul dan tujuan akhir DPR Papua Tengah, namun DPR Papua Tengah belum mengetahui penerimaan massa aksi tersebut. Surat pemberitahuan aksi hanya mengatasnamakan Front Rakyat Bergerak tanpa mencantumkan penanggung jawab yang jelas.

“Polri tidak melarang aksi, namun menolak long march yang berpotensi mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat,” tutur AKBP Samuel D. Tatiratu.

Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari menyatakan kepolisian berhak menolak surat pemberitahuan aksi yang tidak jelas penanggung jawabnya demi menjaga kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Kegiatan tersebut perlu diwaspadai karena terdapat indikasi keterkaitan dengan KNPB serta tidak adanya kejelasan penanggung jawab,” tuturnya.

Forkopimda Nabire juga mengimbau masyarakat untuk menutup sementara penjualan miras dan BBM eceran serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Seluruh elemen masyarakat diminta bersatu mendukung upaya pengamanan agar situasi di Kabupaten Nabire tetap aman dan kondusif. (Roe)