Dinkes Papua Kaji Pengaktifan Kembali Kartu Papua Sehat untuk Perluas Akses Layanan Kesehatan

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkes Papua, dr. Beeri I. S Wopari, M.Kes dalam forum sinergi stakeholder yang digelar di Rumah Sakit Dian Harapan (RSDH) Jayapura.

Ia mengungkapkan bahwa kajian terhadap skema KPS saat ini telah mencapai sekitar 70 persen dan sedang disusun agar dapat berjalan selaras dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.

“Kami sedang mengkaji KPS agar bisa menjadi solusi tambahan tanpa tumpang tindih dengan BPJS, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Wopari, konsep yang tengah disiapkan adalah menjadikan KPS sebagai bentuk pembiayaan komplementer yang dapat menanggung layanan kesehatan yang belum tercakup dalam BPJS.

“Pendekatannya adalah BPJS komplementer, untuk menutup biaya-biaya yang belum tercover, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani,” jelasnya.

Selain itu, KPS juga diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama terkait keterbatasan akses layanan kesehatan dan pembiayaan.

Kepala Dinas menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KPS membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten di Papua.

“Delapan kabupaten di Provinsi Papua diharapkan dapat ikut menyiapkan dana pendampingan bagi warganya, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di Jayapura,” katanya.

Wopari juga menambahkan bahwa hasil forum sinergi stakeholder akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan KPS ke depan, termasuk penyesuaian regulasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Dengan pengaktifan kembali KPS, diharapkan akses pelayanan kesehatan di Papua dapat semakin merata dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” sebut dia. (Laura)