Apolo Safanpo Tanggapi Pokir Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menanggapi satu per satu pokok-pokok pikiran yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun di sela-sela rapat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan DPRP Papua Selatan di Salor, Kamis (23/4/2026).

Terkait pokir mengenai jalan masuk kantor Sekretariat DPRP Papua Selatan, Apolo menjelaskan bahwa tahun ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melanjutkan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua dan pekerjaan penataan kawasan.

Penataan kawasan itu meliputi bagian depan kawasan terpadu mandiri pusat pemerintahan Salor, jalan melingkar, serta penanaman pohon, bunga, taman, dan kolam-kolam retensi di sekitar kawasan tersebut.

Namun karena pekerjaan baru dikontrak, pelaksanaannya baru akan dimulai sekitar bulan depan. Selain itu, pembangunan masih menunggu penyelesaian pemeriksaan terperinci dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Sehingga untuk sementara atas permintaan pimpinan DPRP Papua Selatan, kita lagi kerjakan jalan sementara," kata dia.

Mengenai pokir terkait interior semua ruangan DPRP Papua Selatan, Apolo meminta Sekretaris Daerah Ferdinandus Kainakaimu untuk mengakomodir dan memperhatikan hal tersebut.

Selanjutnya, mengenai pokir soal peran dan dampak APBD agar tidak bias terkait penetapan harga yang berdampak pada APBD perubahan, Apolo menjelaskan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat turut memberikan dampak, terutama pada harga Bahan Bakar Minyak khususnya bagi pejabat pengguna kendaraan plat dinas yang semula dihitung Rp14 ribu kini naik menjadi Rp24 ribu per liter.

"Tentunya dilihat kembali oleh TPAD agar disesuaikan dalam APBD perubahan nanti," ujar Gubernur Apolo Safanpo.

Untuk pokir terakhir terkait mitra komisi agar dinas-dinas memperhatikan fungsi pengawasan, Apolo menegaskan kepada Sekda Ferdinandus agar memberikan peringatan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tidak hadir dalam pertemuan bersama mitra komisi DPRP.

Ia menambahkan, apabila ada informasi dari pimpinan DPRP Papua Selatan mengenai pimpinan OPD yang tidak hadir maka harus ada tindakan tegas, dan semua pihak harus bersinergi. (Evu)