GKI Tanah Papua Sebut Penyesalan Gabung NKRI, Tuntut Keadilan Demokrasi dan Ancam Papua Merdeka Jika Aspirasi Dibungkam

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pendukung calon gubernur Papua nomor urut 01 Benhur Tomi Mano dan Costan Karma (BTM-CK) dan tokoh agama di Tanah Papua, termasuk Ketua Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan bergabung dengan Republik Indonesia dan menolak tegas hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan pemilu yang memenangkan pasangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MDF-AR). 

Mereka menuntut keadilan demokrasi dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menanggapi persoalan ini, dengan ancaman opsi "Papua Merdeka" jika tuntutan rakyat tidak diindahkan.

Dalam pernyataan yang mengejutkan, Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th menyampaikan, "kami sangat menyesal bergabung dengan republik ini. Kami sangat menyesal."

Ia mengingatkan bahwa GKI Tanah Papua pernah mencatat sejarah dengan ketua sinode pertama yang menyatakan sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia, namun "dengan perilaku-perilaku seperti ini," penyesalan ini harus dicatat dan diberikan kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu massa pendukung BTM-CK yang berunjuk rasa di depan Kantor Sinode GKI Tanah Papua menuduh adanya kecurangan masif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dan PSU Papua 2025, dengan klaim bahwa BTM-CK adalah pemenang yang sebenarnya, bukan (MDF-AR). 

Para pengunjuk rasa menyebutkan bahwa semua kesalahan dan kejanggalan di PSU sudah diketahui semua pihak namun Mahkamah Konstitusi mengabaikan hal tersebut dan menolak semua gugatan BTM-CK. 

Tuduhan juga diarahkan kepada KPU yang dituding "bermain mengubah suara BTM-CK dialihkan ke MDF," yang disebut sebagai "pelanggaaran yang luar biasa." Sebab menurut dia para saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai kabupaten/kota disebut melihat kecurangan, bahkan adanya C1 palsu.

Massa menegaskan "penolakan tegas terhadap segala keputusan dan bacaan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi."

Para pengunjuk rasa juga mendesak Ketua Sinode GKI di Tanah Papua untuk "Segera menyurati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mahkamah Internasional untuk menanggapi "persoalan demokrasi yang dibungkam di atas tanah Papua". Mereka menyebut bahwa peran GKI Tanah Papua sebagai lembaga yang melindungi dan mewakili umat di Tanah Papua harus bersuara untuk ketidakadilan yang terjadi.

"Dengar baik-baik. Ketika Prabowo Subianto tidak menanggapi persoalan demokrasi danas Papua ini," kata seorang orator, "solusi demokrasi bagi tanah Papua adalah Papua merdeka."

Ancaman lain yang disuarakan adalah mereka akan "membuka bendera bintang kejora di sepanjang jalan ini untuk meminta penentuan masih sendiri bagi rakyat Papua" jika hati mereka sebagai anak-anak Tabi Saieri yang telah memilih mengabdi pada republik ini tidak dijaga dan dihargai. 

Massa menegaskan pentingnya NKRI untuk menjaga hati anak-anak Tabi yang telah memilih untuk mengabdi pada republik ini. Mereka juga menuntut agar negara menjamin keamanan dan apa yang mereka minta, setelah memilih sekolah untuk menjadi pintar dan memimpin diri. 

Penolakan juga disampaikan terhadap MDF yang disebut "bukan orang Papua" atau "orang Papua Selatan" yang memimpin negeri Tabi. Sebab Tanah Papua saat ini sudah dimekarkan ke beberapa wilayah administratif dan semua calon harus berdiri berdasarkan wilayah otonomi khusus tiap wilayah adat masing-masing. (evu)