Benjamin Netanyahu Tolak Pengakuan Palestina di PBB, Kecam Sikap Sepihak Negara Barat

NEW YORK, LELEMUKU.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam negara-negara Barat atas pengakuan negara Palestina secara sepihak dalam pidatonya di debat umum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada Jumat (26/9/2025), menyebut langkah itu mengirim pesan bahwa "membunuh Yahudi bayar dividen".

Pidato Netanyahu, disiarkan langsung dari Markas PBB di New York, memicu walkout massal dari puluhan delegasi saat ia naik panggung, meski mendapat standing ovation dari balkon. 

Ia menolak keras gerakan diplomatik sekutu AS seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada yang mengakui Palestina setelah horor serangan Hamas 7 Oktober 2023, yang tewaskan 1.200 orang menurut data Israel.

Dalam pidatonya, Netanyahu memperingatkan bahwa pengakuan Palestina memberi pesan salah kepada rakyat Palestina, di mana 90% mendukung serangan 7 Oktober, sehingga "membunuh Yahudi bayar dividen". 

Ia sebut banyak pemimpin yang secara publik kutuk Israel tapi secara pribadi terima kasih atas intelijen Israel yang cegah serangan teroris di ibu kota mereka.

Netanyahu juga pertahankan operasi militer Israel di Gaza, yang tewaskan lebih dari 65.000 orang menurut pejabat kesehatan Gaza, dengan sebut itu bukan genosida karena perintah evakuasi diberikan. 

Netanyahu menyebut Israel tidak lakukan genosida di Gaza karena perintah evakuasi warga Gaza sudah dilakukan, dan soroti operasi melawan Hamas serta proksi Iran.

Ia juga mengkritik inaksi PBB atas serangan Hamas 7 Oktober 2023, dengan pidato yang penuh pertahanan atas tindakan Israel di Gaza dan Lebanon.

Pidato ini bagian dari debat umum ke-80 yang bertema "Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights", di mana 193 negara anggota PBB berkumpul untuk diskusikan isu dengan jangkauan luas berdasarkan Piagam PBB.

Netanyahu tiba di New York pada 21 September untuk ikuti sesi ini, yang berlangsung hingga 27 September dan 29 September, sebagai kesempatan bagi kepala negara bahas solusi tantangan saling terkait demi perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai organ pembuat kebijakan utama PBB yang didirikan 1945, Majelis Umum beri forum setara bagi setiap anggota. (evu)